Butuh 500 Triliun Untuk Memindahkan Ibukota Indonesia
Medinesia.com- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat ini berencana memindahkan Ibukota Indonesia di 3 daerah di pulau Kalimantan. Rencana pemindahan ibu kota saat ini tengah dikaji oleh Kementerian PPN/Bappenas dan diperkirakan akan selesai akhir tahun ini.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono mengapresiasi langkah pemerintah untuk memecah kepadatan Jakarta sebagai ibu kota dan meratakan pembangunan.
Namun Tony menilai biaya pemindahan ibu kota cukup mahal, ia memperkirakan dibutuhkan Rp 500 triliun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Dibandingkan menanamkan uang di satu titik untuk pembangunan ibu kota baru, ia menyarankan agar dana tersebut disebar ke banyak daerah.
"Apapun alasannya mindah ibu kota itu kan mahal saya perkirakan angkanya Rp 500 triliun minimal. Dari pada uang Rp 500 triliun ditanam di satu titik, katakan di Palangka Raya, mending uang itu disebar ke berbagai titik baik di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ambon lebih memeratakan.
Di sisi lain, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Ia khawatir presiden baru nantinya lebih suka tinggal di Jakarta, sehingga program yang dicanangkan Jokowi tak berlanjut.
"Saya khawatir siapapun presidennya karena mungkin butuh waktu 10 tahun. Saya khawatir presiden senang tinggal di Jakarta. Pengalaman saya lihat Perdana Menteri Australia tinggal di Sidney bukan Canberra," kata Tony.
Tony menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk memindahkan ibu kota. Pasalnya, saat ini APBN 2017 tengah mengalami defisit dan ditakutkan melebar jika memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
"Saya tetap berpendapat kalau punya uang banyak mending uang itu ke banyak titik, tidak hanya satu titik. Indonesia luas banget dan kompleks banget," ujar Tony.
Wow mau nambah hutang lagi jika memindahkan ibu kota 500 triliun,, mending dibagi ke daerah yang membutuhkan untuk pembangunannya,, yang buat tidak merata ya karena tidak adil bagi baginya ,,,, dan belum lagi sebgian pejabat yang berwenang masing masing berusahan meng kayakan diri, kelomppok dsb,, sampai kapanku nggak akan bisa ada keadilan jika nawaitu kita untuk negri ini hijrah ke arah jalan lurus yang diridhoi Allah SWT
ReplyDelete